Perlukah Mengimpor Tradisi Malu?

Kwinana Freeway, suatu siang tiga tahun silam. Mobil di samping saya itu melambat, menyamai kecepatan truk yang sedang saya kemudikan. Sopirnya membuka kaca, lalu menuding-nuding dengan wajah penuh amarah. Segera saya paham apa maksud dia. Lekas saya betulkan sikap saya, kemudian saya berikan kode minta maaf.

Tiba di gudang, supervisor saya Elliot Wesley melambaikan tangan sambil tersenyum penuh arti. Saya pun mendekat dengan berdebar.

"Iqy," dia menyebut nama panggilan saya yang terdengar terlalu imut itu. "You reading when driving?"

Sebenarnya saya gatal ingin mengoreksi pertanyaan Elliot yang kurang sempurna secara grammar. Tapi mengingat orang-orang di sini memang tidak ikut kursus TOEFL, saya lupakan niat mulia itu, dan menjawab Elliot dengan mengangguk malu. Mas Supervisor pun memberikan peringatan sangat keras atas kelakuan saya di jalan.

Rupanya, pengemudi mobil yang memepet saya di Kwinana Freeway itu menelepon kantor Foxline, perusahaan jasa logistik tempat saya bekerja. Ia sebutkan ciri-ciri truk saya, nomor platnya, juga lokasi tempat ia melihat truk saya. "Heh! Itu sopirmu nyetir sambil baca buku! Gila! Pecat saja!" Mungkin begitu yang ia sampaikan.

Benar, saya menyetir sambil membaca buku. Itu teknik tingkat tinggi yang saya jamin tidak membahayakan orang lain, dan saya lakukan hanya di jalanan yang benar-benar sepi. Waktu itu saya memang menyetir truk ratusan kilometer setiap hari di jalan-jalan luar kota, dan sebagai pengusir bosan saya melatih kemampuan akrobat yang satu itu.

Namun, pelanggaran tetaplah pelanggaran. Dan dari setiap pelanggaran, muncul orang-orang semacam si pengemudi mobil yang saya ceritakan tadi. Nah, di Perth, yang seperti dia banyak jumlahnya.

Kasus yang melibatkan saya di atas tadi cuma satu contoh kecil saja. Sebab di jalan raya sehari-harinya, orang-orang selalu reseh atas kesalahan yang dibuat sesama pemakai jalan. Ada orang melakukan kekeliruan sedikit saja saat menyetir, kiri-kanannya biasa membunyikan klakson panjang sambil mengumpat habis-habisan hingga taraf lebay.

Bahkan orang-orang itu mau bersusah payah melaporkan kelakuan tercela para sopir komersial, jika mereka ugal-ugalan. Rata-rata nama perusahaan terpampang pada mobil van atau truk, dan nomor telepon perusahaan terkait dapat di-Google dengan gampang.

Belum lama berselang, istri saya juga menjumpai satu insiden. Di sebuah lampu merah, dia melihat seorang laki-laki turun dari mobilnya, lalu mencak-mencak dengan suara keras kepada mobil di sebelahnya yang dikemudikan seorang perempuan. Penyebabnya, si perempuan membuka telepon genggam di lampu merah, padahal di jok belakang duduk anaknya yang masih kecil.

Bayangkan, itu di lampu merah, mobil sedang berhenti, tapi kesalahan si ibu yang memegang HP dan "mengabaikan keselamatan anaknya sendiri" dipampangkan di depan publik sebagai sebuah dosa besar setara korupsi. Tentu, segenap hadirin di lampu merah menatap si ibu dengan mata memicing seolah tindakannya begitu menjijikkan.

Memang tampak sangat berlebihan. Tapi ada produk yang berhasil dilahirkan dalam sebuah masyarakat seperti ini, yaitu kontrol sesama warga yang menimbulkan rasa malu kolektif. Perasaan malu, takut, cemas yang muncul dengan mudah ketika seseorang melakukan pelanggaran atas norma dan peraturan yang dipegang publik.

Bukan hanya di jalan raya. Dalam sektor kehidupan di luar perkara berlalu lintas, kontrol dari sesama warga pun berjalan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bersama tetangga sekitar.

Makanya, ketika memarkir mobil di rumah milik sendiri pun orang sini tetap akan berhati-hati. Andai ada bagian mobil yang nongol sedikit melebihi garis batas properti, bisa-bisa empunya mobil dilaporkan ke ranger kecamatan.

Ranger adalah petugas semacam Satpol PP. Salah satu tugasnya ialah menerima laporan warga jika muncul pelanggaran di lingkungan. Jadi, kalau ada bemper mobil yang nongol sedikit keluar batas rumah, misalnya, rangerakan datang. Ia akan menempelkan stiker kuning tanda pelanggaran, dan si pemilik mobil harus segera membetulkan posisi mobilnya, sekaligus membayar denda. Jika pemilik mengabaikan tanda itu, bisa-bisa mobilnya lenyap diderek petugas.

Lah, dari mana si ranger tahu adanya bemper nyelonong keluar batas rumah? Bisa jadi karena dia memang menemukannya sendiri saat patroli keliling. Namun yang lebih sering ya karena laporan tetangga!

Contoh lain adalah soal polusi suara. Kalau ada orang bikin suara berisik yang mengganggu lingkungan, apalagi pada malam hari, kemungkinan akibatnya ada dua. Pertama, ia akan ditegur langsung oleh tetangga. Kedua, ia bakalan dilaporkan ke ranger atau bahkan polisi, tanpa teguran langsung.

Mekanisme itu jugalah yang membuat kami melatih kemampuan praktis untuk menangani anak yang rewel di malam hari. "Psssttt... diam, Nak. Nanti tetangga komplain. Sssst... jangan rewel. Nanti polisi datang." Sebuah metode parenting yang terbukti lumayan efektif.

***

Banyak peristiwa sehari-hari kita di Indonesia yang muncul karena minimnya budaya malu. Orang buang sampah sembarangan. Orang menyerobot antrean. Orang melanggar peraturan lalu lintas terus-menerus. Mulai bermotor tanpa memakai helm, naik motor di trotoar untuk pejalan kaki, hingga menyetir mobil masuk ke jalur busway. Semua pelanggaran itu dirayakan sebagai sebuah kewajaran, tanpa rasa sungkan.

Untuk mengatasi problem-problem sosial semacam itu, kita terlalu bermanja-manja dan menyerahkannya kepada mekanisme formal. Menanti petugas bertindak, menunggu polisi merazia dan menjatuhkan tilang. Padahal jumlah petugas tidak sebanding dengan beban populasi yang harus diawasi, sehingga prosedur standar 
demikian tidak mungkin berjalan setiap hari.

Benar, mekanisme legal hanya salah satu solusi yang biasa kita tempuh. Sebab jalur ilegal pun bukan barang asing untuk masyarakat kita. Namun ingat, jalur-jalur tak resmi biasanya hanya dipakai untuk kasus-kasus yang secara kasat mata lebih mengancam. Misalnya hukuman hajar massa untuk pencuri jemuran, atau untuk lelaki yang menginap di rumah pacarnya tanpa izin Pak RT.

Lantas bagaimana dengan hal-hal yang tampak remeh namun sebenarnya memengaruhi karakter masyarakat secara lebih mendasar, semisal buang sampah sembarangan dan motor yang naik ke trotoar?

Di awal tadi saya memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Australia membangun budaya malu di lingkungan mereka. Di negeri tempat saya menumpang ini, kontrol sesama warga dijalankan, hukuman sosial kadang-kadang seketika dijatuhkan. Dengan cara kerja seperti itu, keteraturan dalam sebuah masyarakat tidak melulu dijaga hanya oleh para petugas yang dibayar negara. Warga pun ikut bekerja. Mereka menjaga tensi rasa waspada, sekaligus sensitivitas atas apa pun yang bertabrakan dengan kebenaran publik.

Rasa malu komunal dalam sebuah masyarakat memang bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ada proses sosial yang berjalan. Maka, kalimat "Kenapa bangsa kita kehilangan rasa malu?" rasanya hanyalah merupakan bentuk ratapan tiada guna, bukan sejenis pertanyaan kritis.

Malu adalah perasaan yang hadir karena tekanan sosial. Sementara, tekanan sosial tumbuh karena ada kesepahaman atas apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Konstruksi demikian lantas ditindaklanjuti oleh masyarakat dengan menjalankan tekanan sosial. Dalam kasus Australia, tekanan tersebut berupa umpatan di jalanan, komplain dari tetangga, juga laporan diam-diam kepada petugas.

Bagaimana dengan masyarakat kita? Apakah kita, khususnya kelas yang lebih terdidik, sudah menjalankan mekanisme tekanan sosial kepada para pelaku kebiasaan buruk yang telanjur dianggap lazim di dalam lingkungan?

Saya sendiri tidak yakin bahwa kita sudah menjalankannya. Rata-rata kita cuek saja melihat orang buang sampah di tepi jalan. Saat berjumpa orang merokok di dalam angkot, kita cuma diam sambil menutup hidung. Melihat orang naik motor melawan arus, kita cuma berdoa "Semoga ada polisi mencegatnya. Amin, ya Allah." 

Dengan pola seperti itu, tak perlu heran kalau pelanggaran-pelanggaran tidak memunculkan rasa malu. Akibatnya, apa yang sebenarnya berbahaya bagi karakter kita, kita biarkan terus menggerogoti. Semakin besar, dan semakin besar. Coba, siapa sekarang yang masih malu saat bercerita telah menempuh "jalur damai" dengan Pak Polantas, misalnya?

Kita terbiasa menganggap soal-soal demikian sebagai soal kecil. Semua itu jadi tampak kecil karena kita sok sibuk membahas perkara-perkara besar. Makanya, pernah misalnya, saat ada aksi sosial dari anak-anak muda yang berkampanye agar sepeda motor tidak menyerobot hak pejalan kaki, seorang pelanggar menjawab dengan gagah, "Tuh, yang korupsi tuh diurusin duluuu!"

Padahal kalau harus menunggu korupsi lenyap dulu baru kita mau tertib di jalanan, tampaknya jalanan kita baru akan tertib pada H-1 Hari Kiamat.

Lalu bagaimana? Apakah kita harus membentuk kelompok-kelompok gerakan warga yang merazia sesama warga lainnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kesepakatan sosial? Saya sendiri masih kurang sreg dengan cara itu. Sebab aksi-aksi demikian kadangkala melupakan bahwa kelompok sosial yang menerima kritik sesungguhnya juga korban belaka dari problem struktural.

Atau, kita mesti meniru cara masyarakat Australia? Ah, itu pun saya pun tidak sepenuhnya suka. Kontrol sesama warga memang terbukti efektif untuk membangun keteraturan. Namun kehidupan sosial jadi berlangsung kurang hangat. Wajar saja, sebab meski senyum ramah dan sapaan "Have a good day!" selalu kita dapatkan dari penghuni rumah sebelah, bukan mustahil orang yang sama itu pula yang melaporkan kita ke ranger jika kita sedikit melakukan kesalahan. Akibatnya, kepada tetangga kita hormat, namun sekaligus waspada. Itu jelas bukan karakter komunal masyarakat Asia.

Lalu, sekali lagi, apa yang semestinya kita lakukan? Haruskah kita bertanya kepada Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebab soal-soal begini semestinya ia pikirkan?

 

*****
Iqbal Aji Daryono praktisi media sosial, suka menulis apa saja. Tinggal sementara di Perth, Australia, dan bekerja sebagai buruh transportasi barang

detik.com